Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Muncul Usulan Memundurkan Jadwal Masuk PNS, Berikut Tanggapan Menko PMK

 

Muncul Usulan Memundurkan Jadwal Masuk PNS, Berikut Tanggapan Menko PMK

Beritainhil.com - Jakarta : Setelah libur panjang hari raya idul fitri 1443 H/ 2022 M, pemudik yang telah usai bercengkrama bersama keluarga di kampung halaman akan kembali ke tempat bekerja.


Pemerintah memprediksi puncak arus balik lebaran 2022 akan terjadi pada 6 - 8 Mei 2022. Para pekerja, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), mulai kembali bekerja pada Senin (9/5/2022).


Ada kemungkinan para pemudik terlambat sampai di perantauan, diperkirakan karena jalanan sangat padat dan macet.


Baca Juga : Urai Kemacetan Arus Balik Lebaran, Pemerintah Memperpanjang Libur Sekolah


Muncul usulan memundurkan jadwal masuk PNS. Berikut tanggapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, terkait hal tersebut.


"Pada dasarnya, kita tidak ada aturan yang memperlonggar, tapi silakan kebijakan masing-masing daerah untuk mengatur, bagaimana kesempatan balik ini diberi toleransi karena perjalanannya cukup bermasalah, perlu penanganan khusus," ujar Muhadjir, Rabu (4/5/2022).


Muhadjir mencontohkan, Kemendikbud telah memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk memberi toleransi pertemuan tatap muka di sekolah.


"Saya dapat informasi dari kemendikbud memberikan kesempatan untuk daerah, di hari pertama tidak perlu tatap muka tapi daring saja untuk memberi kesempatan bagi mereka yang baru kembali (dari mudik)," ujarnya.


Yang jelas, pemerintah memastikan akan menangani masalah dalam arus balik nanti, baik itu kemacetan hingga fasilitas jalan yang menunjang kebutuhan mudik.


"Pemerintah fokus di keselamatan dan keamanannya, kita akan menekan angka kecelakaan, jangan sampai mudik yang harusnya gembira tapi mendapat musibah yang harusnya bisa dihindari. Kita akan tekan seminim mungkin," tandasnya.


Editor : Rezki

Post a Comment for "Muncul Usulan Memundurkan Jadwal Masuk PNS, Berikut Tanggapan Menko PMK"